Surabaya Tarik Sewa Lahan untuk Penyelenggara Jaringan Utilitas

ASOSIASI Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyesalkan kebijakan Pemkot Surabaya yang menarik sewa lahan untuk penyelenggara jaringan utilitas.

Kelompok bisnis ini lantas melayangkan surat Permohonan Peninjauan Kembali Tarif Sewa Lahan untuk Penyelenggara Jaringan Utilitas karena tarifnya dianggap tidak masuk akal. “Belum ada respons,” kata Muhammad Arif, Ketua Umum Apjatel Indonesia, Minggu (9/8/2020).

Telekomunikasi merupakan kebutuhan utama masyarakat, sudah seperti listrik dan air. Terlebih lagi di saat pandemi Covid-19 saat ini, menjadi urat nadi perekonomian nasional. Di sisi lain, Presiden Jokowi menginginkan investasi tumbuh, dan menekan ekonomi biaya tinggi.

Rencana Pemkot Surabaya jelas-jelas bertolak belakang dengan rencana Presiden Jokowi. Apalagi, menurut Arif, selain harga yang sangat tinggi, Pemkot Surabaya hanya mengenakan sewa kepada seluruh operator telekomunikasi.

Tidak ada effort sama sekali dari Pemkot Surabaya untuk membuat ducting atau sarana terpadu utilitas untuk mendukung aktivitas operator telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

Pemkot Surabaya menggenakan sewa terhadap kabel di jalan atau area yang dilewati kabel itu. Padahal, yang melewati area itu, tidak hanya jaringan milik Apjatel dan ATSI, melainkan untuk area umum juga. Tak ada pula, fasilitasi sarana jaringan utilitas terpadu sebagai bentuk penataan kabel udara.

Sebaiknya, ketika pihaknya menyewa properti, harus ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban dari penggelola dan penyewa, sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Arif mengingatkan Pemkot Surabaya dan daerah lain yang mungkin memiliki niat yang sama agar tidak membebani operator telekomunikasi dan warga.

Kalau Pemkot Surabaya tetap bersikukuh ingin mengenakan biaya secara komersial dan tak masuk akal, maka nantinya seluruh beban yang dikeluarkan oleh operator telekomunikasi akan didistribusikan kepada warga aatau konsumen di Kota Surabaya.

Setiap ada tambahan biaya pasti akan mempengaruhi harga jual ke end user. Padahal, saat ini, telekomunikasi, sangat diandalkan untuk turut membantu program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan perekonomian nasional.

“Kami berharap Pemkot Surabaya tak memberikan beban tambahan kepada kami, terutama di masa pendemi ini, ketika warga sangat menggantungkan aktivitas ekonomi dan belajarnya lewat internet,” ungkap Arif.

Pemkot Surabaya diminta mengecek kembali untuk tidak melakukan pemotongan kabel operator telekomunikasi. Dalam UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 38.

Di situ, dijelaskan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, dimana ada sanksi pidana terhadap pelanggaran ini.

Selain sanksi pidana, rencana Pemkot Surabaya yang akan menertibkan jaringan telekomunikasi milik operator dipastikan akan mengganggu program nasional yang tengah digalakkan pemerintah pusat.

Apjatel dan ATSI melayangkan protes setelah Jumat (7/8/2020), Pemkot Surabaya mengundang seluruh operator penyelenggara layanan telekomunikasi untuk rapat sosialisasi dan koordinasi penilaian sewa barang milik daerah Pemkot oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Pihak operator telekomunikasi diwakili oleh pengurus ATSI dan Apjatel sedangkan Pemkot Surabaya diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Ikhsan, perwakilan dari KJPP yang ditunjuk Pemkot Surabaya dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pemkot Surabaya bersikukuh tetap akan mengenakan sewa dengan harga komersial terhadap jaringan telekomunikasi yang melintas di seluruh wilayah kota Surabaya.

Dalam presentasinya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Ikhsan memberikan contoh di Jalan Raya Darmo. Saat ini, harga pasar tanah di jalan Raya Darmo mencapai Rp 30 juta per meter. Jika diasumsikan satu jaringan utilitas dimanfaatkan 25 operator, maka Pemkot Surabaya akan mengenakan sewa Rp 13.333/meter per tahun per operator.

“Harga sewa satu wilayah dengan wilayah lainnya akan berbeda-beda, tergantung harga nilai pasar di wilayah tersebut,” kata Ikhsan dalam pertemuan itu.

Jika operator telekomunikasi memiliki kabel di sepanjang Jl Raya Darmo sepanjang 4 km, artinya setiap operator harus membayar minimal Rp 53 juta per tahun.

Jumlah yang harus dibayar oleh operator ini akan jauh lebih tinggi lagi ketika mereka memiliki jaringan kabel di dua ruas jalan Raya Darmo atau memiliki jaringan di wilayah lain di kota Surabaya.

Dalam sosialisasi yang dilakukan secara daring, Ikhsan menjelaskan, operator telekomunikasi harus segera membayar sewa tersebut kepada Pemkot Surabaya.

Jika tidak, setelah mendapatkan surat peringatan ketiga maka akan diproses oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan jaringan yang dimiliki operator telekomunikasi akan ditertibkan atau diputus oleh Satpol PP Surabaya.

Sebagai informasi saat ini hampir semua operator sudah mendapatkan Surat Peringatan Pertama, yang dilayangkan pada akhir Juli 2020, kepada seluruh operator telekomunikasi. (cak probo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *