Pemerintah Perkuat PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi untuk Kendalikan Lonjakan Covid-19

KASUS kasus Covid-19 menunjukkan tren kenaikan setelah lima pekan lalu liburan Idul Fitri, terutama di beberapa daerah yang masuk Zona Merah. Pemerintah melakukan tindakan cepat, dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menyebutkan, kasus aktif per 20 Juni 2021 adalah 7,17%, lebih tinggi daripada global yang 6,45%.

Tingkat kesembuhan sebesar 90,08%, lebih rendah dibandingkan global yang 91,38%, dan tingkat Kematian sebanyak 2,75% lebih tinggi daripada global yang sebesar 2,16%.

Kondisi ini ditambah lagi dengan jumlah kasus terkonfirmasi per 20 Juni 2021 yang mencapai 13.737 kasus, yang merupakan angka tertinggi nasional sejak Januari 2021. Total akumulasi kasus Covid-19 sebanyak 1.989.909.

Jumlah kasus aktif per 20 Juni 2021 sebanyak 142.719 kasus mengalami tren peningkatan 51,12% dibandingkan per 3 Juni yang 94.438 kasus. Jumlah kasus konfirmasi baru telah menjadi lebih tinggi dibandingkan jumlah kesembuhan baru, sejak 4 Juni 2021.

Peningkatan kasus aktif meningkatkan Bed Occupancy Ratio (BOR), per 20 Juni 2021 BOR Nasional sebesar 64% (TT Isolasi dan TT ICU). Ada lima provinsi dengan BOR ≥ 70%, yaitu DKI Jakarta (86%), Jawa Barat (84%), Jawa Tengah (82%), Banten (80%), dan DI Yogyakarta (79%).

Masih ada empat provinsi dengan BOR antara 50%-70% dan 25 provinsi dengan BOR lebih kecil dari 50% sedangkan di tingkat kabupaten/kota, ada 87 kabupaten/kota, dengan tingkat BOR >70%, dan sebagian besar berada di Pulau Jawa.

BOR di RSDC Wisma Atlet mengalami tren peningkatan dalam satu bulan terakhir. Walau telah dilakukan penambahan 1.400 TT pada 14 dan 15 Juni 2021, namun BOR kembali meningkat per 21 Juni 2021.

Pada 21 Juni 2021, BOR Wisma Atlet mencapai 81,28%, sedangkan kondisi sehari sebelumnya (20 Juni 2021) adalah 79,46%.

Untuk mengatasi peningkatan kasus yang terjadi, pemerintah melakukan penguatan PPKM Mikro dengan beberapa perubahan ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sebagai berikut:

1. Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja
Lokasi: Perkantoran Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Daerah), Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta
Pembatasan:
§ Zona Merah: WFH 75% dan WFO 25%.
§ Zona Lainnya: WFH 50% dan WFO 50%.
§ Penerapan protokol kesehatan lebih ketat, pengaturan waktu kerja bergiliran, saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
§ Pengaturan lebih lanjut dari K/L terkait dan pemerintah daerah.

2. Kegiatan Belajar Mengajar
Lokasi: Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan
Pembatasan:
§ Zona Merah: dilakukan secara Daring.
§ Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian DikbudRistek, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

3. Kegiatan Sektor Esensial
§ Lokasi: sektor esensial, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional
§ Tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, super market), baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal
Pembatasan: Dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

4. Kegiatan Restoran
Lokasi: Warung makan, Rumah makan, Restoran, Kafe, Pedagang Kaki Lima, Lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mall
Pembatasan:
§ Makan/ minum di tempat, paling banyak 25% kapasitas.
§ Pembatasan jam operasional s/d pukul 20.00.
§ Layanan pesan-antar/ dibawa pulang, sesuai jam operasional restoran.
§ Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

5. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mal
Lokasi: Pusat Perbelanjaan, Mal, Pusat Perdagangan
§ Pembatasan jam operasional s/d pukul 20.00.
§ Pembatasan pengunjung paling banyak 25% kapasitas.

6. Kegiatan konstruksi
Lokasi: Tempat konstruksi, lokasi proyek
Pembatasan: Dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

7. Kegiatan Ibadah
Lokasi: Tempat Ibadah (Masjid, Musala, Gereja, Pura, Tempat Ibadah lainnya)
§ Zona Merah: ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman.
§ Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

8. Kegiatan di Area Publik
Lokasi: Area publik (Fasilitas umum, Taman umum, Tempat Wisata umum, area
publik lainnya)
§ Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
§ Zona Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari
Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

9. Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan
Lokasi kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.
§ Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
§ Zona Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari
Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

10. Rapat, Seminar, Pertemuan Luring
Lokasi Rapat/ Seminar/Pertemuan, di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.
§ Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
§ Zona Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari
Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

11. Transportasi Umum
Kendaraan umum, Angkutan massal, Taksi (konvensional dan Online), Ojek (Online dan pangkalan), Kendaraan sewa/rental.
Pembatasan: dapat beroperasi, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Pemerintah akan menguatkan dan memastikan implementasi kebijakan penanganan Covid-19, baik di hulu maupun di hilir. Kebijakan di hulu, yang terkait dengan penguatan PPKM Mikro, serta peningkatan pelaksanaan Testing dan Tracing, antara lain:

1. Penguatan PPKM Mikro dengan pengetatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yang akan diberlakukan pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021.
2. Peningkatan jumlah Testing yang harus dilakukan oleh seluruh daerah, terutama daerah dengan jumlah dan tingkat Kasus Aktif tertinggi, minimal harus sudah memenuhi Standar WHO.

3. Peningkatan pelaksanaan Tracing di tingkat komunitas mikro (Desa/RT/RW) dengan mengoptimalkan peran Posko Desa sesuai penerapan PPKM Mikro.
4. Pimpinan Daerah harus menargetkan Positivity Rate di bawah 5%, dengan intensifikasi Testing dan Tracing.

5. Percepatan vaksinasi melalui peningkatan jumlah vaksinasi dengan target 1 juta suntikan per hari pada akhir Juni atau awal Juli 2021, dan penyiapan Sentra Vaksinasi di tempat sumber keramaian kegiatan masyarakat (Pelabuhan, Bandara, Terminal, Pasar, dan lainnya).

Sedangkan, berbagai kebijakan di hilir antara lain:

1. Target Penambahan Tempat Tidur (TT Isolasi dan TT ICU) di RS hingga mencapai 40% dari kapasitas RS, dan penambahan TT Isolasi di Rusun Nagrak–Cilincing yang berkapasitas 2.550 TT dan di Rusun Pasar Rumput dengan kapasitas 3.986 TT.

2. Pemenuhan kebutuhan tambahan Tenaga Kesehatan, Alat Kesehatan dan Obat-obatan, untuk memenuhi tambahan TT Covid-19 di seluruh RS (sesuai pedoman Kemenkes) dan untuk Pemanfaatan Rusun Isolasi Covid-19.

3. Pimpinan Daerah harus memastikan peningkatan kapasitas TT untuk Covid-19 akan tercapai, agar bisa mengendalikan kenaikan BOR.
4. Penyediaan fasilitas hotel untuk isolasi dan untuk pelaksanaan karantina bagi para PMI.

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *